LKP Wilayah VI Minta Pemerintah Tegas Dalam Mengeluarkan Kebijakan

(Palu, 6 April 2016) Lembaga Kemahasiswaan Perikanan UNISA, UNTAD dan STPL Palu HIMAPIKANI wilayah VI menggelar aksi refleksi dalam memperingati hari nelayan yang jatuh pada tanggal 6 April 2017, Aksi ini dilaksanakan di kota Palu, bundaran patung kuda Anjungan Pantai Talise.

Aksi yang di gelar kemarin pada 6 April sebagai refleksi untuk masyarakat dalam rangka peringatan hari nelayan. Aksi ini di ikuti 3 LKP wilayah VI provinsi Sulawesi tengah yaitu LKP UNISA, UNTAD dan STPL Palu, dibawah koordinator lapangan saudara Nukran merupakan ketua LKP UNISA,” Jelas Sutrisno Koordinator HIMAPIKANI wilayah VI

Adapun tuntutan dalam aksi tersebut untuk menghentikan reklamasi Teluk Palu, Cabut PP 78 tahun 2015 dan hentikan Diskriminasi terhadap kaum Perempuan.

Menurut Sutrisno dengan adanya reklamasi dan peraturan serta kebijakan baru yang melarang beberapa alat tangkap yang banyak digunakan nelayan kecil menyebabkan penghasilan nelayan semakin berkurang dan berdampak kesejahteraan keluarga nelayan

“Ya dengan adanya berbagai larangan penggunaan berbagai alat tangkap bagi nelayan kecil tentu memberi dampak pada istri nelayan. Perempuan jadi ikut bekerja menjadi buruh dengan penghasilan sangat rendah dan penghasilan kecil. Dan itu harus dilakukan para istri nelayan demi menambah penghasilan suami untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak,” kata Sutrisno

Karena berbicara mengenai kesejahteraan nelayan tentu tidak hanya tentang perikanan namun juga tentang pendidikan anak anak nelayan serta kesehatan. Bagaimana nelayan mau maju dan sejahtera kalau kesehatan dan pendidikan nya tidak terjamin, kalau anak anak nya kelak tidak menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun belajar,” tegas nya lagi

Sutrisno sebagai Koordinator HIMAPIKANI wilayah VI berharap pemerintah lebih memperhatikan kaum nelayan dengan segala kebijakan yang berpihak. Kemudian memberikan bantuan alat tangkap yang menunjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan jangan mengeluarkan kebijakan perikanan dengan alasan sebagai solusi masyarakat nelayan, jika buktinya tidak bisa mensejahterakan masyarakat nelayan justru lebih menindas penghasilan dan kebutuhan masyarakatnya.

Share This Post