Kembalikan Pantai sebagai Ruang Publik, bukan Milik Hotel

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki popularitas yang sudah mendunia adalah Pulau Bali. Bahkan baru-baru ini Bali dinobatkan sebagai pulau terbaik di Asia versi Asia’s Tour and Travel. Sebagai destinasi utama pariwisata di Indonesia tentu saja Bali setiap tahun akan terus memperbaiki dirinya sendiri. Salah satu fasilitas penunjang pariwisata yang saat ini terus berkembang di Bali adalah hotel dan resort. Sebagai warga Bali, setiap hari penulis melihat banyak sekali kendaraan yang mengangkut bahan bangunan berkeliaran di Jalanan di Bali. Spesifik di daerah Bali selatan, saat ini sudah ada puluhan atau bahkan ratusan resort yang telah berdiri megah di kawasan Kabupaten Badung ataupun Kota Denpasar.

Daya pikat Bali sebagai daerah pariwisata yang sangat populer salah satunya adalah pantai yang indah. Banyak wisatawan baik dari domestic ataupun mancanegara rela datang ke Bali hanya untuk menikmati panorama indah pantai-pantainya. Hal ini akhirnya membuat banyak investor atau pengusaha membangun hotel atau resort mereka di dekat area pantai. Semakin bagus pantainya, semakin privat pantai tersebut maka harga hotel atau resort yang ditawarkan akan semakin mahal. Sebenarnya sah-sah saja membangun hotel atau resort yang terdapat di tepi pantai asalkan telah memenuhi segala persyaratan yang ada seperti AMDAL, UKL/UPL, dan syarat-syarat lainnya. Hal ini nantinya akan meminimalisir dampak kerusakan yang terjadi di kawasan pantai tersebut.

Namun kenyataanya di daerah Bali selatan banyak sekali permasalahan yang muncul dari pembangunan hotel dan resort yang berada di tepi pantai. Banyak sekali panai-pantai khusunya di daerah selatan Bali yang di “akui” secara hak milik oleh hotel yang dibangun. Pengalaman ini seringkali penulis dapatkan ketika berwisata pantai di daerah Nusa Dua, Jimbaran, dan sekitarnya. Dimana banyak security atau keamanan yang mengusir kami ketika berjalan-jalan di pantai tersebut, alasannya adalah patai tersebut adalah milik pengunjung hotel. Padahal sudah jelas diatur bahwa pantai adalah ruang publik yang dimilki oleh negara dan berhak digunakan oleh masyarakat luas. Bahkan ada beberapa pantai yang mengklaim wilayah laut di daerah tersebut adalah miliknya, dan hanya pengunjung hotel saja yang dapat menikmati area laut tersebut.

Lalu dimanakah peran pemerintah dalam mengatasi hal ini? Atau jangan -jangan mereka juga mendapatkan keuntungan dari proyek ini? Entahlah, hanya mereka dan Tuhan saja yang tahu. Semoga dengan tulisan ini dapat menggugah para pemimpin disana dan mengembalikan pantai dan laut disana sebagaimana fungsinya. Dan satu catatan, “PANTAI ADALAH RUANG PUBLIK, BUKAN MILIK SIAPAPUN”.

Penulis :

Herlambang Aulia Rachman. Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Udayana. 

sumber : MahasiswaIndonesia http://line.me/ti/p/%40mic0072m

Share This Post