Indonesia dalam Gugus Nusantara

Penetapan hari nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember mengacu pada Keppres Nomor 126 tahun 2001 tentang peringatan Hari Nusantara. Diawali dengan diumumkannya ‘Deklarasi Djoeanda’ pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa setiap tanggal 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara. Tak pelak hal ini menjadi momen yang dijadikan acuan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa sejatinya negara Indonesia berada dalam satu kesatuan wilayah nusantara. Sebagai negara maritim Indonesia harus bisa menunjukkan identitas kemaritimannya. Maritim dalam kenyataan bukan hanya dengan wacana kemaritiman. Sebagai negara yang mempunyai banyak pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke, sudah sepatutnya Indonesia berbanggga diri dengan identitas negara kepulauannya.

Kekayaan alam? Indonesia sudah memiliki. Jutaan, bahkan milyaran sumberdaya alam yang terkandung dalam bumi Indonesia. Apa yang kurang? Sumber daya manusia yang sanggup mengelola kekayaan alam yang dimiliki. Sampai saat ini Indonesia masih minus masalah perwujudan sumberdaya manusia yang mumpuni, yang mampu mengelola sumberdaya alam yang ada di Indonesia. Percuma saja, jika negara ini memiliki kekayaan alam yang melimpah namun masyarakatnya tidak bisa mengelola hasil alam tersebut.

Kekayaan bahari yang dimilki Indonesia sudah taak dapat dipungkiri lagi. Dengan keberadaan Indonesia sebagai negara maritime tentu Indonesia memiliki beragam hasil laut yang melimpah. Nusanatara sebagai perwujudan Indonesia sebagai negara kepulauan sudah tak dapat dipungkiri lagi. Hasil laut yang melimpah tentu ada di depan mata. Tinggal satu hal, yakni perwujudan sumberdaya yang berkualitas sebagai pengelola sector maritime Indonesia. Momentum 13 Desember 2015 sebagai peringatan Hari Nusantara layaknya dijadukan panutan bahawa sejatinya Negara Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Maritim yang mempunyai zona territorial, mepunyai batas wilayah, dan diakui sebagai negara maritim di dunia.

           mencintai-indonesia-2-3 Melalui Konfrensi PBB tentang Hukum Laut Internasional ke-3 tahun 1982, pokok-pokok negara kepulauan berdasarkan Archipelago Concept negara Indonesia diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea) atau konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia meratifikasi Unclos 1982 melalui UU No.17 th.1985 dan sejak 16 November 1993 Unclos 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara sehingga menjadi hukum positif (hukum yang berlaku di masing-masing negara). Berlakunya Unclos 1982 berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia.

            Konsep nusantara sebagai perwujudan negara Inodensia harus diterapkan sejak dini. Dengan terwujudnya konsep tersebut maka bukan tidak mungkin Indonesia di masa depan adalah negara kepulauan yang akan menjadi satu kesatuan negara yang disebut nusantara. Nusantara yang berdaulat. Nusantara yang diakui dunia.

 

“Kuwujudkan semua yang kumiliki dalam gugusan nusantara untuk Indonesia yang lebih Indah”

 

Oleh : Ferra Fitriani Lestari

Share This Post