Politik Membendung Impor Patin

Oleh: Pipit Pratama

Mahasiswa Teknologi Hasil Perairan IPB dan

 Aktivis Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia

 

Kebijakan pembatasan kuota fillet (daging tanpa tulang) ikan patin impor asal Vietnam, oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2010, akan memulai babak baru. Berlakunya  ASEAN Free Trade Area (AFTA) membuat peraturan KKP, tentang pembatasan kuota impor fillet daging patin menjadi sia-sia. Penghalang lewat pajak bea masuk untuk mengurangi impor, akan dibuka selebar-lebarnya dan dikhawatirkan pantin Vietnam akan berjaya kembali di Indonesia. Lalu bagaimana langkah kebijakan KKP selama ini?

Langkah kebijakan KKP selama ini kurang tertata dengan baik. KKP hanya membatasi kuota impor fillet patin. Padahal, tantangan Indonesia kedepan akan lebih kompleks, yaitu menghadapi gempuran produk fillet patin impor, membantu petani patin dan produsen fillet patin dapat bersaing dengan produk patin impor, serta menjamin keamanan dan kualitas produk fillet patin impor. Sehingga kebijakan saat kurang relevan dan membutuhkan kebijakan baru.

 

Masalah fillet patin saat ini

Sejak pembatasan fillet patin dilakukan, ternyata produsen pengekspor fillet patin telah berbuat curang, masih banyak produk fillet patin beredar dipasaran dengan nama lain, yakni ikan dori. Padahal ikan dori merupakan ikan air laut yang hidup pada perairan subtropis dan bernilai ekonomis tinggi. Merek dagang membuat dampak yang signifikan, membuat konsumen bingung dan terjadi kesalahan dalam memilih pembelian, apalagi ikan dori asal Vietnam ini, dijual dengan harga murah.

Tantangan lain yang dihadapi KKP adalah rendahnya pengetahuan konsumen yang rendah tentang fillet patin. Sejak impor fillet patin membanjiri pasar Indonesia, konsumen terbiasa mengkonsumsi fillet patin berwarna putih. Padahal, fillet patin asal Indonesia cendrung berwarna kemerahan atau kekuningan. Sehingga Tak jarang produsen fillet patin lokal berbuat curang untuk menarik konsumen, dengan menambahan suatu bleaching agent, yaitu hidrogen peroksida atau zat kimia yang membuat warna fillet patin terlihat putih.

Hidrogen peroksida merupakan bahan kimia yang sering digunakan dalam penjernihan air dan banyak digunakan dalam industri. Hidrogen peroksida dapat menyebabkan iritasi kulit, mata dan saluran pernafasan, serta menyababkan kanker apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.

Langkah kebijkan

Langkah kebijakan pertama, yang dapat diambil oleh KKP, dapat dimulai dengan memperkenalkan dan mengkampanyekan keunggulan produk fillet patin dalam negeri. Apalagi melihat kebutuhan fillet patin Indonesia yang tinggi. Pada tahun 2013 menurut Kementiran Perdagangan RI membutuhkan 100 ton per bulan.

Menurut peneliti asal IPB    Dr. Mala: fillet patin lokal lebih unggul dari fillet patin impor. Hal itu dikarenakan mengandung jenis asam lemak tidak jenuh tunggal (Monounsaturated Fatty Acid/ MUFA) dan asam lemak tak jenuh majemuk (Polyunsaturated Fatty Acid/ PUFA) yang tinggi. Asam lemak tak jenuh jamak (PUFA) terbukti dapat menurunkan resiko diabetes serta kanker.

Selain itu memiliki asam amino esensial yang lebih tinggi dibandingkan dengan fillet patin impor, seperti asam amino histidina, treonina, metionina, valina, isoleusina, leusina dan lisina. Jenis asam amino isoleusina merupakan pembentuk hemoglobin yang membuat warna merah pada daging patin lokal, asam amino isoleusina merupakan asam amino penting yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh.

Langkah kebijakan kedua, mempersiapkan penghalang dengan memperbaruhi dan menambah standar produk-produk impor yang masuk. Fillet daging patin Indonesia belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan Jerman dan Eropa telah memiliki standar fillet patin yang masuk ke negaranya. Kementrian luar negeri Jerman mensyaratkan, bagi produk fillet ikan patin yang masuk ke negaranya, harus memiliki dan mengikuti standar mulai dari asal usul, rekam jejak, sertifikat kesehatan, sertifikat produksi dan lainnya.

Langkah kebijakan ketiga, membangun industri fillet patin dari hulu ke hilir. Karena sampai saat ini, industri patin terpisah-pisah dan kurang memanfaatkan hasil sisa produk fillet yang kurang termanfaatkan. Sedangkan di Vietnam sudah memiliki industri patin yang terintegrasi dengan baik, sehingga biaya produksi fillet patin Vietnam rendah. Menurut data Kementrian perdangan RI tahun 2013, ongkos produksi patin di Vietnam hanya  Rp 6.000 per kg sedangkan di Indonesia Rp 11.000-12.000. Akibatnya harga jual patin menjadi murah, yakni Rp 12.000 per kg di pasar internasional.

Langkah kebijakan keempat, melakukan pengawasan pasar dan pengawasan terhadap politik dagang (politic dumping) oleh negara pengimpor. Politik dagang yaitu politik yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri untuk jenis barang yang sama. Hal ini dapat berakibat mematikan petani patin dan produsen fillet lokal.

Isu yang berkembang, bahwa Vietnam melakukan politik dagang di pasar Amerika, Pada tahun 2002, petani patin di Amerika mengajukan petisi anti politik dagang. Menuntut tarif 60 persen untuk mengimbangi harga pasar Vietnam dan harga pasar Amerika.

 

Note : Tulisan ini dimuat dimajalah trobos aqua edisi 15 April- 15 mei 2015

Share This Post