Politik dan Nasib Nelayan

Oleh: Pipit Pratama

Mahasiswa Teknologi Hasil Perairan IPB dan

 Aktivis Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia

 

Tidak banyak orang mengetahui bahwa 6 April merupakan Hari Nelayan Indonesia. Padahal perayaan Hari Nelayan sudah dilakukan sejak masa orde baru. Saat ini nelayan Indonesia diperkirakan 2,7 juta dan sebagian besar adalah nelayan tradional. Kondisi kesejahteraan nelayan tradisonal memprihatinkan, nelayan hidup ditengah ancaman pencurian ikan, overfishing (penangkan berlebihan), kelangkaan sumber daya ikan, perubahan iklim hingga kurangnya perhatian terhadap pemerintah. Nelayan hanya dijadikan alat politik saat kampanye saja, ketika terpilih mereka meninggalkan nelyan. Lalu  bagaimana dinamika politik terhadap nasib nelayan?

Kondisi Politik Indonesia saat ini belum berpihak pada nelayan. Membuat Visi Poros Maritim yang digaungkan hanya akan berjalan ditempat. Partai politik hanya sebagai tempat untuk mengeruk uang negera. Apalagi dengan munculnya ide satu partai politik akan mendapatkan dana bantuan negara satu triliun. Belum lagi kisruh internal partai yang memperebutkan kekuasaan ketua umum. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya sibuk berkoalisi untuk mementingkan partainya saja. Padahal DPR memiliki fungsi untuk mendengarkan dan mengaspirasi suara nelayan, memiliki fungsi legislasi yang membuat undang-undang, menetapkan anggaran negara, dan mengawasi pemerintah yang menjalankan undang-undang.

Momentum Hari Nelayan ini, DPR seharus segera mengeluarkan trobosan kerja, langkah terobosan yang dapat diambil oleh DPR dapat dimulai dari mengawasi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama dalam mengawasi dan memberikan masukan Peraturan mentri yang bertentangan dengan kebutuhan dan aspirasi nelayan. Seperti peraturan mentri KKP menganai pelarangan trawl dan pukat yang menuai pro dan kontra.

Kedua, membuat aturan dan perundangan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan. DPR seharusnya segera mengesahkan UU Perlindungan Nelayan. UU tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan, penggarap tambak dan untuk memperbesar produksi perikanan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem bagi hasil perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Serta menghilangkan hal-hal yang bersifat pemerasan dan  membaginya secara adil bagi semua pihak yang turut serta.

Ketiga, menetapkan anggaran yang dibutuhkan oleh nelayan dan memantau realisasi anggaran dilapangan. Saat ini DPR hanya sibuk menetapkan anggaran yang bermanfaat untuk partai dan golongannya, seperti rencana anggaran satu partai satu teriliun. Selain itu DPR juga perlu memantau eksekutif dalam realisasi anggaran untuk nelayan, karena sering kali eksekutif keliru, seperti rencana kebijakan baru untuk menaikkan  fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebesar Rp 116.650.000, diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000 dengan kenaikan terjadi sebesar 85 persen. Sungguh ironis, ditengah kerasnya perjuangan nelayan untuk memenuhi kebutuhan protein bangsa, pemerintah dan golongannya hanya mementingkan perut sendiri.

Note : Tulisan ini dimuat dalam koran sindo poros mahasiswa tanggal 8 April 2015

Share This Post