Selamatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mereka tidak tahu bahwa negeri kami adalah rangkaian pulau jang terbesar di dunia. Bahwa negeri kami terhampar sepandjang 5.000 kilometer atau menutupi seluruh negeri-negeri Eropa sedjak dari pantai Barat benuanja sampai keperbatasan paling udjung di sebelah Timur. Mereka tidak tahu bahwa kami sesudah Australia adalah negara keenam terbesar, dengan luas tanah sebesar dua djuta mil persegi. Mereka umumnja tidak menjadari bahwa kami terletak antara dua benua, Benua Asia dan Australia, dan dua buah samudera raksasa, Lautan Teduh dan Samudera Indonesia.
— Bung Karno

Kepribadian Jokowi yang ramah, santun, merakyat, dan low profile membuat semua orang takjub. Dengan modal kepribadian ini, Jokowi mampu menangkap momentum dan menempatkan diri pada posisi yang selalu mengangkat namanya. Ketika Banjir melanda Solo, Jokowi segera meluncurkan Esemka, hingga ada celetuk ‘Esemka mobil anti-banjir’ karena peluncurannya menutup berita banjir.

Jika dilihat dari sisi positif, hal ini mampu meredam kecemasan warga terhadap banjir agar isu tidak membesar. Dari sisi negatif, penanganan banjir di Kota Solo pun luput dari pengamatan media. Akan tetapi, bukan berarti celetuknya mengenai peleburan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi Kemenko Maritim dengan iming-iming terciptanya infrastruktur pesisir seperti Tol Laut dapat membius para mahasiswa perikanan yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani) beranggotakan 70 Fakultas Perikanan di seluruh Indonesia untuk menerima dan diam dengan adanya wacana tersebut.

Kami, mahasiswa yang terhimpun dalam himpunan mahasiswa perikanan Indonesia menolak dengan keras dibubarkan atau dileburnya KKP. Meski alasannya untuk mengurangi anggaran pembelian belanja negara (APBN), hal ini tak perlu dengan melebur bahkan membubarkan KKP. Kita sadari kelautan bukan hanya berarti kumpulan air asin dan ikan semata. Namun, keberadaanya dapat didayagunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan perekonomian Indonesia.

Berdirinya KKP pada masa Presiden Gus Dur berpengaruh besar dalam sumbangsih sektor perikanan yang sampai saat ini memiliki PDB tertinggi di Indonesia. Hal ini membuktikan, keberadaan KKP sangatlah penting sebagai fungsi untuk mengelola perikanan dan kelautan Indonesia.

Semangat kami untuk tetap dipertahankannya KKP ini dilandasi sebuah dasar pemikiran hasil kristalisasi berbagai pengalaman dan pandangan kritis kami dalam dunia perikanan. Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis seharusnya mampu menempatkan prioritas kebijakan nasional diorientasikan pada kepentingan Indonesia di wilayah laut.

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dipertahankan sesuai cita-cita konstitusi, hendaknya dalam menetapkan kebijakan dan kepentingan nasional, Indonesia mengutamakan integrasi wilayah nasional secara menyeluruh, menjamin politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan kesejahteraan masyarakat.

Dileburnya KKP akan memberikan dampak sistemis bagi pelaku dunia perikanan, proses reorganisasi juga akan membutuhkan waktu lama dan hanya akan membuang anggaran. Hal ini tentunya menjadi kontradiktif bagi kita semua, di mana wacana awal dileburnya KKP untuk menekan biaya APBN.

Seharusnya, Tim Transisi Jokowi-JK dapat berpikir lebih cerdas, mengapa hanya wacana peleburan KKP semata demi menekan anggaran APBN. Padahal, bisa jadi, kemaritiman yang Jokowi gaungkan untuk membangun infrastruktur pesisir dimasukkan dalam Direktorat, akan tetapi masih dalam naungan KKP.

Begitu pun sebaliknya dengan mengubah nama kementerian akan tetapi struktural di dalamnya tetap mempertahankan KKP dengan menambahTupoksi khususnya di direktorat maritim. Sehingga hal ini tidak akan membuat kebingungan di Ormas, LSM, organisasi mahasiswa perikanan yang selama ini kita kenal memang fokus mengawal setiap kebijakan pemerintah.

Kami akan tetap setia mengumandangkan ‘Save KKP’ demi terjaminnya hajat hidup nelayan dan petambak ikan. KKP telah membuktikan dengan PDB tertinggi di Indonesia, mengoptimalkan kekayaan laut Indonesia. Jangan jadikan peleburan KKP hanya untuk bagi-bagi kursi kader partai politik semata, sehingga menimbulkan permasalahan di grass root.

Selain itu, kami menyarankan agar kiranya, posisi menteri harus diisi dari kalangan profesional, mengerti kondisi real sektor perikanan dan paham dengan birokrasi.

Kami juga menyarankan kepada Jokowi-JK untuk memilih menteri yang mempunyai strong leader,passion di bidang perikanan, serta non-partai. Hal ini dikarenakan posisi KKP yang meng-handleperikanan dan kelautan Indonesia dengan kekayaan alamnya membutuhkan treatment khusus tanpa ada afiliasi dari partai politik agar kinerja menteri dapat fokus.

Karena, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemimpin dari Parpol cenderung bersikap mementingkan kepentingan partainya, dan kepentingan bangsanya terabaikan. Hal inilah yang membuat kami enggan untuk menerima kembali Menteri KKP dari orang Parpol.